KEPASTIAN HUKUM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstrak

Jurnal ini berjudul “Kepastian Hukum Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Sebagai Identitas Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”, yang dilatarbelakangi karena adanya informasi yang kurang jelas terhadap Kartu Tanda Penduduk yang berlaku. Salah satu administrasi kependudukan yang harus dimiliki oleh Kartu Tanda Penduduk. Perkembangan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini disahkan di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP El. Saat ini munculkesimpangsiuran berita mengenai penerbtan KTP-el dan penggunaan KTP-el tersebut, termasuk juga proses pengurusan KTP-el yang dirasa masih belum tersosialisakian dengan baik kepada seluruh masyarajat. Melihat adanya kesenjangan tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian sehingga memperoleh jawaban yang pasti. Setelah melakukan penelitian dan pengkajian pada Undang-Undang Nommor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional maka diperoleh hasil bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah merupakan Identitas yang Sah. Mekanisme pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.