MANAJEMEN ASET DAERAH PADA DAERAH PEMEKARAN: STUDI KASUS KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada daerah hasil pemekaran, studi kasus pada Kabupaten Konawe Kepualaun. Kabuputen Konawe Kepulauan adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara mendalam, dengan para pengelola barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Daerah belum efektif dan efisien. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, pemidahtanganan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, dan pengawasan-pengendalian. Ditinjau dari manejemen asset, penyebab tidak efektif dan efisiennya pengelolaan asset di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah pada pelaksanaan invetarisasi asset fisik, maupun yuridis belum berjalan dengan baik. Pada akhirnya berdampak terhadap pelakanaan legal audit, penilaian asset dan optimalisasi pemanfaatan asset yang tidak maksimal, serta pengawasan dan pengendalian yang lemah.
Referensi
Hasfi, Nyemas. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIAN Vol.1, No 0001.
Mokodompit, Deissy, Morasa, Jenny dan Warongan, Jessy. 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Korambagu. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”. Vol 8. No.1.
Raharja,Mega, Ratih Nur Pratiwi dan Abdul Wachid. 2015. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 111-117. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretariat Negara RI.
Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Stragegi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah secara COE’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
Yin, Robert K. 2014. Studi Kasus. Desaian dan Metode. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.