MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGANEGARAAN (CIVIC VIRTUE) PERSPEKTIF HINDU DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam mengembangkan ahlak kewarganegaraan (civic virtue) yang diperlukan dalam rangka membangun sistem politik demokrasi. Sebagai program kurikuler pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi untuk mempersiapkan warga negara muda agar memiliki kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat politik. Pada masyarakat Indonesia yang multikultural, budaya kewarganegaraan perlu dibangun di atas fondasi akhlak kewarganegaraan, yang meliputi karakter dan komitmen kewarganegaraan berdasarkan pada nilai Pancasila. Nilai Hindu yang dijadikan landasan pengembangan ahlak adalah Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha. Tulisan ini membahas gagasan perlunya penguatan kajian akhlak kewarganegaraan perspektif Hindu, terutama pada komunitas PKn di lembaga pendidikan (berbasis) Hindu untuk memperkuat peran warga negara dalam masyarakat multikultural Indonesia.
Referensi
Abdullah, A. (2005). Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan "Interest Minimalization" dalam Meredakan Konflik Sosial. In M. A. Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan (pp. xi-xx). Yogyakarta: Pilar Media.
Arif, D. B. (2008). Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
___________. (2015). Menggagas Penguatan Kajian Akhlak Kewarganegaraan (Civic Virtue) Perspektif Islam dalam Masyarakat Multikultural. Bandung. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKN, halaman 188-198.
Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. In Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
Banks, J. A. (2007). Educationg Citizen in a Multicultural Society (2 ed.). New York: Teachers College Press.
Chamim, A. I. (2003). Civic Education di Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan Pengalaman. In S. Malian, & S. Marzuki (Eds.), Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (pp. 5-16). Yogyakarta: UII Press.
Dharmayudha, I M S. dan Cantika, I W. K. (1991). Filsafat Adat Bali. Denpasar: Upada Sastra.
Ilyas, Y. (2011). Cakrawala Al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan. Yogyakarta: Itqan Publishing
Ilyas, Y. (2015). Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Pengembangan dan Studi Islam UAD dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY
Kaler, IGK. (1983). Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali. (Jilid 1 dan 2). Denpasar: Bali Agung.
Kantaprawira, R. (1988). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru.
Mujani, S. (2007). Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sudarma, N. (1971). Desa Adat di Bali sebagai Lembaga Sosial Religius Berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana. Denpasar: tidak diterbitkan.
Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education
Rahardjo, D. (1999). Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. Jakarta: Kerjasama Pustaka LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
Suparlan, P. (2005). Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
The LIFE Center and Center for Multicultural Education. (2007). Learning in and out of School in Diverse Environment: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep. Seatle: Center For Multicultual Education
Tilaar, H. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo
Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis). Bandung: Widya Aksara Press.
